BPHTB Adalah: Arti, Dasar Hukum, Cara Hitung, Cara Bayarnya

Brighton.co.id - BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas setiap transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini wajib dibayarkan oleh pihak yang memperoleh hak, baik melalui jual beli, hibah, waris, tukar-menukar, lelang, hingga hibah wasiat.

Dalam konteks jual beli rumah, BPHTB merupakan bagian penting dari proses legalitas yang harus diselesaikan sebelum akta jual beli (AJB) ditandatangani. Artikel ini akan membahas secara lengkap dan mudah dipahami mengenai BPHTB, mulai dari pengertian BPHTB, dasar hukum yang mengaturnya, jenis-jenis transaksi yang dikenakan BPHTB, hingga manfaat dan keunggulannya bagi pemilik dan pembeli properti.

Anda juga akan menemukan informasi tentang cara menghitung BPHTB, siapa yang wajib membayar, serta cara pembayaran BPHTB secara online melalui sistem yang telah terintegrasi dengan pemerintah daerah dan pusat.

Tak hanya itu, artikel ini juga akan menjawab berbagai pertanyaan umum yang sering ditanyakan calon pembeli rumah seperti:

• Apa itu BPHTB dan bagaimana perhitungannya?
• Kapan BPHTB harus dibayarkan?
• Siapa yang menanggung BPHTB dalam transaksi jual beli?
• Apa perbedaan antara BPHTB dan PPh final?
• Bagaimana cara validasi BPHTB dan menghindari kesalahan dalam pembayarannya?

Dengan memahami seluruh aspek BPHTB, Anda akan lebih siap dalam menghadapi proses jual beli properti yang aman, sah, dan sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Mari simak penjelasan lengkapnya di artikel ini.

Pengertian BPHTB Adalah

BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini dikenakan saat terjadi peralihan hak kepemilikan, seperti dalam transaksi jual beli rumah, hibah, warisan, tukar menukar, pelepasan hak, dan proses sejenis lainnya.

Perolehan hak yang dikenai BPHTB meliputi:

• Jual beli properti (rumah, tanah, ruko, dan lain-lain.)
• Hibah atau hibah wasiat
• Warisan
• Tukar-menukar aset properti
• Pelepasan hak dan penggabungan usaha
• Putusan pengadilan yang menyebabkan peralihan hak
• Lelang atau pembelian melalui proses hukum

BPHTB secara fungsional merupakan pajak daerah, di mana hasil pemungutannya masuk ke kas daerah dan diatur oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan pusat. Sejak berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan BPHTB dialihkan dari pemerintah pusat ke daerah (desentralisasi fiskal), sehingga cara pembayaran dan persentase bisa sedikit berbeda tergantung wilayahnya.

Contoh Kasus Penggunaan BPHTB

Misalnya, Anda membeli rumah senilai Rp1.000.000.000. Maka Anda sebagai pembeli wajib membayar BPHTB sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOP - NPOPTKP). Ini harus dibayarkan sebelum proses balik nama sertifikat dilakukan.

Singkatan dan Terminologi yang Sering Digunakan:

• BPHTB: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
• NPOP: Nilai Perolehan Objek Pajak
• NPOPTKP: Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
• SSB BPHTB: Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
• SSPD BPHTB: Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

Selanjutnya kita akan membahas Dasar Hukum BPHTB Adalah yang penting untuk memahami keabsahan dan pelaksanaan kewajiban pajak ini secara legal.

Dasar Hukum BPHTB Adalah

Dengan memahami dasar hukumnya, masyarakat dapat mengetahui kewajiban perpajakan yang melekat pada proses perolehan tanah dan bangunan, serta melindungi diri dari kesalahan administratif atau hukum.

Agar pelaksanaannya sah secara hukum, BPHTB diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pungutan pajak atas transaksi properti. Dengan memahami dasar hukumnya, masyarakat dapat mengetahui kewajiban perpajakan yang melekat pada proses perolehan tanah dan bangunan, serta melindungi diri dari kesalahan administratif atau hukum.

Peraturan yang Mengatur BPHTB

Berikut ini adalah dasar hukum utama BPHTB:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

• Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
• UU ini menjelaskan secara rinci objek pajak, subjek pajak, tarif, dasar pengenaan pajak (NPOP dan NPOPTKP), serta ketentuan perpajakan lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

• Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
• UU ini menetapkan bahwa sejak 1 Januari 2011, BPHTB menjadi pajak daerah, yang sebelumnya merupakan pajak pusat.
• Dengan berlakunya UU ini, pemerintah daerah (kabupaten/kota) diberi kewenangan untuk mengelola dan memungut BPHTB.

3. Peraturan Daerah (Perda) Masing-Masing Daerah

• Setiap daerah memiliki Perda tersendiri yang mengatur besaran NPOPTKP (Nilai Tidak Kena Pajak), mekanisme pembayaran, dan ketentuan teknis lainnya.
• Contoh: Perda Kota Bandung, Perda DKI Jakarta, Perda Surabaya, dan lain-lain.

Ketentuan Umum Berdasarkan Hukum

• Tarif BPHTB secara nasional ditetapkan sebesar 5% dari nilai kena pajak.
• Objek Pajak adalah setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan.
• Subjek Pajak adalah orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
• Wajib Pajak bertanggung jawab untuk melunasi BPHTB sebelum Akta Jual Beli (AJB) dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Siapa yang Menyahkan Pembayaran BPHTB?

• Validasi dan verifikasi BPHTB dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat atau kantor Dinas Pajak Daerah.
• Pembayaran dilakukan melalui sistem BPHTB Online atau langsung ke bank persepsi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Catatan Brighton:

• Tidak semua transaksi dikenakan BPHTB. Dalam beberapa kasus seperti hibah ke keluarga inti atau warisan di bawah nilai tertentu, dapat dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban pajak ini.
• Pastikan selalu mengacu pada Perda terbaru di daerah Anda untuk mengetahui batas NPOPTKP yang berlaku.

Manfaat BPHTB Adalah

Dengan membayar BPHTB, masyarakat turut serta dalam mendukung pembangunan daerah serta memastikan proses jual beli properti berjalan sah dan legal.

Meski sering dianggap sebagai beban tambahan dalam transaksi properti, BPHTB memiliki manfaat besar, baik dari sisi administrasi hukum, keadilan perpajakan, hingga kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dengan membayar BPHTB, masyarakat turut serta dalam mendukung pembangunan daerah serta memastikan proses jual beli properti berjalan sah dan legal.

Berikut adalah Manfaat Utama BPHTB:

1. Menjamin Legalitas Transaksi Properti

Pembayaran BPHTB adalah syarat wajib sebelum Akta Jual Beli (AJB) dibuat. Tanpa bukti pelunasan BPHTB, proses balik nama di kantor pertanahan (BPN) tidak dapat dilakukan. Artinya:

• Transaksi tidak sah secara hukum jika BPHTB belum dibayar.
• Bukti bayar BPHTB menjadi bagian dari dokumen penting untuk pengurusan sertifikat.

2. Mendukung Pemasukan Daerah

Sejak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009, BPHTB menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

• Pajak ini digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
• Semakin taat masyarakat membayar BPHTB, semakin besar kontribusi terhadap pembangunan daerah.

3. Mewujudkan Kepastian dan Transparansi Hukum

Dengan mekanisme pelaporan dan validasi yang ketat dari Dinas Pendapatan Daerah atau Bapenda, pembayaran BPHTB menjadi penguat legalitas dan pencegah konflik hukum di kemudian hari.

4. Menjadi Indikator Kepemilikan Sah

Setelah BPHTB dibayarkan, pemilik baru akan mendapatkan hak penuh secara sah atas tanah/bangunan tersebut. Hal ini:

• Melindungi pemilik dari klaim pihak ketiga
• Membuka akses ke proses KPR, pengajuan izin bangunan, dan jual beli kembali

5. Membentuk Kepatuhan Wajib Pajak

BPHTB mendorong masyarakat untuk lebih sadar pajak dan menjalankan proses transaksi sesuai dengan prosedur hukum. Edukasi tentang BPHTB secara tidak langsung meningkatkan literasi keuangan dan hukum masyarakat.

Singkatnya, Manfaat BPHTB Bagi Siapa?

Jenis-Jenis BPHTB Adalah

Banyak jenis transaksi atau perolehan hak atas tanah dan bangunan yang juga dikenakan pajak BPHTB.

BPHTB tidak hanya berlaku untuk transaksi jual beli rumah saja. Banyak jenis transaksi atau perolehan hak atas tanah dan bangunan yang juga dikenakan pajak BPHTB. Hal ini penting untuk diketahui agar masyarakat dapat memahami kapan BPHTB wajib dibayar dan apa saja yang termasuk objek pajak.

Berikut Ini Jenis-Jenis Perolehan Hak yang Dikenakan BPHTB:

1. Jual Beli Properti

Ini adalah jenis transaksi yang paling umum. Ketika Anda membeli rumah, tanah, apartemen, atau ruko, maka BPHTB wajib dibayar oleh pihak pembeli sebagai bentuk kewajiban pajak atas hak yang diperoleh.

2. Tukar Menukar

Transaksi yang melibatkan pertukaran hak atas tanah dan/atau bangunan, baik antara individu maupun badan usaha, juga dikenakan BPHTB. Meskipun tidak ada uang tunai yang berpindah tangan, nilai properti tetap dikenakan pajak.

3. Hibah

Hibah properti yang diberikan secara sukarela kepada pihak lain tetap dianggap sebagai perolehan hak dan dikenakan BPHTB. Namun, hibah kepada keluarga inti seperti anak, suami/istri, atau orang tua dapat dibebaskan dari BPHTB, tergantung ketentuan daerah.

4. Hibah Wasiat

Hibah yang diberikan melalui surat wasiat dan mulai berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia juga termasuk objek BPHTB.

5. Warisan

Perolehan hak atas tanah dan bangunan melalui warisan merupakan objek BPHTB. Namun, ada ketentuan nilai NPOPTKP (Tidak Kena Pajak) yang memungkinkan warisan dengan nilai tertentu bebas BPHTB.

6. Pemasukan ke dalam Badan Usaha

Jika tanah/bangunan dimasukkan ke dalam modal perusahaan atau badan usaha sebagai setoran saham atau kontribusi, transaksi ini juga dikenakan BPHTB.

7. Pemisahan Hak karena Perceraian

Dalam kasus perceraian yang menyebabkan pembagian harta, pihak yang menerima hak atas tanah/bangunan akan dikenai BPHTB atas bagian yang diperoleh.

8. Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha

Transaksi bisnis yang mengakibatkan perubahan kepemilikan aset properti akan memunculkan kewajiban BPHTB jika terjadi pemindahan hak.

9. Putusan Pengadilan yang Bersifat Permanen

Jika hak atas tanah dan bangunan dialihkan berdasarkan keputusan pengadilan (misalnya dalam sengketa waris atau gugatan perdata), maka BPHTB tetap dikenakan kepada pihak yang memperoleh hak tersebut.

10. Lelang

Perolehan hak melalui mekanisme lelang, baik melalui kantor lelang negara (KPKNL) maupun swasta, juga dikenakan BPHTB berdasarkan nilai lelang.

Kesimpulan Jenis Transaksi Kena BPHTB

Keunggulan BPHTB Adalah

Keberadaan BPHTB bukan sekadar kewajiban, tetapi juga menghadirkan banyak nilai tambah.

Meski kerap dianggap memberatkan karena menambah biaya dalam transaksi properti, BPHTB memiliki sejumlah keunggulan yang penting, baik dari segi legalitas, pendapatan daerah, hingga penguatan sistem administrasi pertanahan. Keberadaan BPHTB bukan sekadar kewajiban, tetapi juga menghadirkan banyak nilai tambah.

Inilah Keunggulan BPHTB yang Perlu Anda Ketahui:

1. Menjamin Kepastian Hukum dalam Kepemilikan

Dengan membayar BPHTB, hak atas properti yang Anda peroleh menjadi sah secara hukum. Dokumen pembayaran BPHTB adalah syarat penting untuk:

• Pembuatan Akta Jual Beli (AJB)
• Proses balik nama sertifikat
• Validasi legalitas oleh PPAT dan BPN

Tanpa bukti bayar BPHTB, transaksi properti bisa dianggap tidak sah atau ditolak saat pengurusan dokumen.

2. Sumber Pendapatan Daerah yang Stabil

BPHTB merupakan salah satu kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Artinya:

• Setiap pembayaran BPHTB langsung berdampak pada kualitas layanan publik di kota/kabupaten Anda.

3. Mendorong Transaksi Properti yang Transparan

BPHTB mendorong masyarakat melakukan transaksi properti secara legal dan tercatat. Hal ini membantu:

• Menghindari manipulasi harga jual dalam AJB
• Mengurangi transaksi bawah tangan (off the record)
• Meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar properti

4. Mempermudah Pengawasan dan Digitalisasi Transaksi

Dengan hadirnya sistem BPHTB Online, proses verifikasi dan pelaporan semakin mudah. Ini membantu:

• Pemerintah daerah dalam memantau penerimaan pajak
• Masyarakat dalam melacak dan mencetak ulang bukti pembayaran
• Meminimalisir risiko kehilangan dokumen

5. Memberi Kepastian kepada Pembeli dan Penjual

Pembayaran BPHTB menandai bahwa transaksi sudah berada dalam jalur yang benar. Ini memberi rasa aman dan kepastian bagi:

• Pembeli: karena haknya diakui dan terlindungi
• Penjual: karena proses administrasi sudah resmi dan sah

6. Dapat Dikecualikan dalam Kasus Tertentu

Salah satu keunggulan BPHTB adalah adanya kemungkinan pembebasan atau pengurangan, seperti:

• Hibah kepada keluarga inti
• Warisan dengan nilai di bawah NPOPTKP
• Kebijakan pembebasan pajak oleh kepala daerah

Ini mencerminkan aspek fleksibilitas dan keadilan sosial dalam sistem perpajakan.

 Intinya, Apa Keunggulan BPHTB?

Cara Menghitung BPHTB dan Contoh Perhitungannya

Perhitungan BPHTB dilakukan berdasarkan nilai perolehan objek pajak, dikurangi batas nilai tidak kena pajak (NPOPTKP), lalu dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Agar tidak salah bayar atau tertipu saat transaksi properti, Anda perlu mengetahui cara menghitung BPHTB secara akurat. Perhitungan BPHTB dilakukan berdasarkan nilai perolehan objek pajak, dikurangi batas nilai tidak kena pajak (NPOPTKP), lalu dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Rumus Dasar Menghitung BPHTB

BPHTB = 5% × (NPOP - NPOPTKP)

Penjelasan:

• NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak): Harga jual atau nilai transaksi properti.
• NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak): Batas nilai properti yang tidak dikenakan pajak. Besarnya ditentukan oleh masing-masing daerah (bisa berbeda-beda).
• 5%: Tarif pajak BPHTB yang berlaku secara nasional.

Contoh Perhitungan BPHTB

Contoh Kasus:

• Anda membeli rumah di Jakarta seharga Rp1.000.000.000
• NPOPTKP di Jakarta (berdasarkan Perda) adalah Rp80.000.000

Perhitungannya:

NPOP        = Rp1.000.000.000 

NPOPTKP     = Rp80.000.000 

Dasar Pajak = Rp1.000.000.000 - Rp80.000.000 = Rp920.000.000 

BPHTB       = 5% x Rp920.000.000 = Rp46.000.000

NPOP        = Rp1.000.000.000 

NPOPTKP     = Rp80.000.000 

Dasar Pajak = Rp1.000.000.000 - Rp80.000.000 = Rp920.000.000 

BPHTB       = 5% x Rp920.000.000 = Rp46.000.000

Jadi, Anda harus membayar BPHTB sebesar Rp46.000.000.

Tips Brighton:

• Jika properti dibeli di bawah harga pasar atau berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), maka yang digunakan sebagai NPOP adalah nilai tertinggi antara harga transaksi dan NJOP.
• Untuk properti warisan atau hibah, NPOP bisa ditentukan berdasarkan nilai pasar dari appraisal atau NJOP.
• Selalu konfirmasi besaran NPOPTKP ke kantor pajak daerah atau website resmi Bapenda setempat.

FAQ Terkait Perhitungan BPHTB

Q: Apakah BPHTB dibayar pembeli atau penjual?
A: Umumnya ditanggung oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan lain dalam transaksi.

Q: Apakah BPHTB bisa dicicil?
A: Tidak. BPHTB harus lunas dibayar sebelum AJB ditandatangani.

Q: Kapan BPHTB dibayarkan?
A: Sebelum proses balik nama dan pembuatan Akta Jual Beli di hadapan PPAT.

Cara Membayar BPHTB (Online dan Offline)

Pemerintah saat ini telah menyediakan dua cara utama untuk membayar BPHTB, yaitu secara offline melalui loket atau bank, dan secara online melalui sistem BPHTB Online yang telah terintegrasi dengan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah).

Setelah mengetahui berapa jumlah BPHTB yang harus dibayarkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran secara resmi. Pemerintah saat ini telah menyediakan dua cara utama untuk membayar BPHTB, yaitu secara offline melalui loket atau bank, dan secara online melalui sistem BPHTB Online yang telah terintegrasi dengan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah).

Opsi Pembayaran BPHTB

1. Cara Bayar BPHTB Secara Offline

Pembayaran secara manual biasanya dilakukan di:

• Bank persepsi yang ditunjuk (Bank DKI, BJB, Mandiri, dll.)
• Loket kantor pajak daerah atau Bapenda setempat

Langkah-langkahnya:

1. Siapkan dokumen lengkap:

• Fotokopi KTP pembeli & penjual
• Fotokopi SPPT PBB terakhir
• Sertifikat tanah/bangunan
• PPJB atau akta jual beli

1. Datang ke kantor Bapenda atau PPAT
2. Mengisi formulir SSPD BPHTB
3. Dapatkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau bukti tagihan
4. Lakukan pembayaran ke bank rekanan
5. Simpan bukti bayar dan serahkan ke PPAT untuk proses balik nama

2. Cara Bayar BPHTB Secara Online (BPHTB Online)

Sebagian besar pemerintah daerah kini menyediakan layanan BPHTB Online melalui website resmi Bapenda masing-masing. Ini membuat proses pembayaran lebih cepat, transparan, dan bisa dilakukan dari rumah.

Contoh Kota yang Sudah Mendukung BPHTB Online:

• DKI Jakarta: https://e-bphtb.jakarta.go.id
• Surabaya: https://ssb.bapenda.surabaya.go.id
• Bandung: https://bphtb.bapenda.bandung.go.id

Langkah Umum Pembayaran BPHTB Online:

1. Masuk ke portal BPHTB Online sesuai domisili properti
2. Registrasi akun (jika belum punya)
3. Isi data properti dan data transaksi
4. Sistem akan otomatis menghitung BPHTB
5. Download SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
6. Bayar melalui ATM, internet banking, atau teller bank yang ditentukan
7. Upload bukti bayar untuk validasi
8. Download SKPD final atau berkas validasi BPHTB
9. Bawa ke PPAT untuk proses AJB

Tips Aman dan Legal:

• Gunakan portal resmi, hindari calo atau perantara tidak resmi
• Simpan bukti bayar dan unggah kembali ke sistem
• Periksa kembali jumlah NPOP dan NPOPTKP sebelum konfirmasi pembayaran
• Pastikan validasi BPHTB berhasil sebelum mengurus AJB atau sertifikat

Dokumen yang Diperlukan Saat Pembayaran BPHTB:

Kesimpulan: BPHTB Adalah Pajak Properti yang Wajib Diketahui

Meski kerap dianggap sebagai beban tambahan, sebenarnya BPHTB memiliki peran sangat penting dalam menjamin legalitas transaksi properti, sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

BPHTB adalah pajak resmi yang wajib dibayarkan atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, baik melalui jual beli, hibah, warisan, lelang, maupun tukar menukar. Meski kerap dianggap sebagai beban tambahan, sebenarnya BPHTB memiliki peran sangat penting dalam menjamin legalitas transaksi properti, sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Melalui artikel ini, Anda telah memahami secara lengkap:

• Apa itu BPHTB dan arti pentingnya dalam dunia properti
• Dasar hukum yang mengatur BPHTB agar transaksi sah dan legal
• Manfaat dan keunggulan BPHTB bagi pembeli, penjual, dan pemerintah
• Jenis-jenis transaksi yang dikenakan BPHTB
• Cara menghitung BPHTB dengan rumus resmi & contoh nyata
• Proses pembayaran BPHTB, baik secara online maupun offline

Dengan informasi ini, Anda tidak hanya bisa menghindari kesalahan saat membeli properti, tetapi juga mampu mengambil keputusan secara cerdas dan legal sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

Jika Anda berencana untuk membeli rumah, menerima warisan tanah, atau sedang dalam proses transaksi properti lainnya, pastikan Anda memahami dan melaksanakan kewajiban BPHTB dengan benar. Selalu gunakan layanan resmi pemerintah atau bantuan dari agen properti profesional agar proses berjalan lancar dan sah secara hukum.

Ingat: Pembayaran BPHTB bukan sekadar formalitas, tetapi adalah langkah penting untuk menjamin hak kepemilikan properti Anda secara penuh dan aman.

Butuh Bantuan Proses BPHTB?

Gunakan layanan agen properti profesional seperti Brighton.co.id yang siap membantu Anda dari proses awal pencarian properti hingga pembayaran pajak dan balik nama sertifikat.

Temukan ribuan listing properti dan konsultasi gratis hanya di Brighton!

Itulah penjelasan lengkap terkait BPHTB Adalah: Arti, Dasar Hukum, Cara Hitung, Cara Bayarnya. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat, terutama bagi Anda yang hendak membeli rumah atau renovasi rumah. (Why)

Brighton.co.id: Situs jual beli properti terbaik, terlengkap, dan terpercaya

Temukan ribuan listing rumah, apartemen, tanah, villa, ruko, dan gudang hanya di Brighton Real Estate